Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, telah mengeluarkan seruan kepada pemerintah daerah untuk segera memfasilitasi pendaftaran petugas penyelenggara Pemilu 2024 sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut KSP Moeldoko, langkah ini diperlukan agar semua petugas penyelenggara pemilu dapat memperoleh layanan skrining riwayat kesehatan dari BPJS Kesehatan. “KSP menginisiasi pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada, agar peristiwa pada Pemilu 2019 tidak terulang,” kata Moeldoko.
Pada Pemilu 2019, terdapat sekitar 722 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan 798 petugas yang jatuh sakit. Di sisi pengawas pemilu, terdapat 33 pengawas yang meninggal dan 433 lainnya jatuh sakit. Moeldoko bersama Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu telah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara pemilu dan pilkada 2024.
Moeldoko meminta agar Surat Edaran Bersama tersebut menjadi pendorong untuk pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan kepesertaan JKN bagi sekitar 7,6 juta petugas pemilu dan 900 ribu lebih pengawas pemilu. Hal ini bertujuan agar petugas yang teridentifikasi memiliki risiko kesehatan dapat ditangani segera sesuai indikasi medis menggunakan skema JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, memastikan bahwa sistem pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan bagi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu sudah siap. “Sistem kita telah siap. Dan tidak semua negara punya sistem seperti ini,” jelas Ali.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan pemerintah dapat memikirkan keselamatan dan kesehatan para petugas pemilu dan pilkada lebih awal.
