Kamis, 30 November 2023 – 02:10 WIB
Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyebut KPU RI lalai karena sampai terjadi kebocoran data pada 204 juta data pemilih yang dilaporkan dijual. Maka dari itu, Cak Imin mengatakan semua elemen masyarakat harus ikut mantau data pemilih yang terdaftar di KPU RI.
“Baca Juga :
Serikat Pekerja Nusantara Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Siap Ikut Memenangkan”
“Ya ini menunjukkan keteledoran. Kita harus kontrol terus KPU,” kata Cak Imin di Gatot Subroto pada Rabu malam, 29 November 2023.
Menurut dia, semua pihak harus membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya yakni menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan lancar dan tertib. Jangan sampai, kata dia, ada pihak yang ingin menghambat jalannya pesta demokrasi dengan cara curang.
“Baca Juga :
Harga Pangan sampai Lapangan Kerja Sulit, Janji Anies Baswedan: Kebijakan Itu yang Akan Diubah”
“Bantu KPU sukseskan pemilu, karena ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu,” jelas dia.
Diketahui, akun Jimbo di situs peretasan Breach Forums mengunggah dugaan bocoran data yang didapat dari situs KPU pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB. Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT, https://cekdptonline.kpu.go.id/.
“Baca Juga :
Hamdan Zoelva Beberkan Strategi Pemenangan Amin: Target Kerja yang Realistis dan Solusi Nyata”
Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan 500 ribu data sebagai sampel
Sampel ini juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).
Bukan sekali ini saja KPU dihantam dugaan kebocoran data. Pada era hype Bjorka, 2022, 105 juta data KPU diduga dibocorkan. Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu.
Halaman Selanjutnya
Bukan sekali ini saja KPU dihantam dugaan kebocoran data. Pada era hype Bjorka, 2022, 105 juta data KPU diduga dibocorkan. Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu.
