Luhut Pandjaitan: Dukcapil Memegang Peran Penting dalam Transformasi Digital Pemerintah
Jakarta, VIVA – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan Indonesia. Integrasi data kependudukan dianggap sebagai fondasi utama untuk meningkatkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Peran Strategis Dukcapil dalam Layanan Publik Digital
Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pandangannya saat memberikan keynote speech dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta. Dia menekankan bahwa transformasi digital bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diprioritaskan jika Indonesia ingin maju ke depan.
Menurut Luhut, saat ini semua layanan publik bergantung pada data kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil. Oleh karena itu, peran lembaga ini dianggap sangat strategis dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Menyokong Sistem Digital Pemerintah dengan Digital Single ID
Luhut juga mengungkapkan bahwa data kependudukan menjadi dasar penyempurnaan sistem Government Technology (GovTech) di tingkat nasional. Pemerintah tengah mengembangkan Digital Single ID yang menggabungkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data biometrik, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui sistem ini, setiap individu akan memiliki satu identitas digital yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah dan swasta.
Capaian 98 persen perekaman biometrik oleh penduduk dewasa Indonesia dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh 20,5 juta penduduk dianggap sebagai langkah besar dalam membangun ekosistem layanan digital nasional yang terpercaya dan terintegrasi.
