Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengambil langkah cepat dalam memulihkan infrastruktur pendidikan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir bandang. Meskipun fasilitas pendidikan belum pulih sepenuhnya, semangat belajar siswa tetap tinggi di tengah keterbatasan. Program revitalisasi ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pendidikan nasional di daerah rawan bencana.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk memperbaiki gedung sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rusak berat akibat bencana. Dana tersebut difokuskan pada pembangunan kembali ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat terjangan air dan lumpur. Langkah strategis ini diharapkan dapat segera mengembalikan kenyamanan belajar bagi ribuan siswa di tiga provinsi tersebut secara permanen.
Meskipun tingkat kehadiran siswa di wilayah terdampak bencana telah mencapai 100 persen, tantangan infrastruktur gedung yang hancur masih menjadi kendala utama. Menteri Pendidikan, Abdul Mu’ti mengakui bahwa sejumlah siswa masih belajar di tenda darurat dengan fasilitas terbatas, sementara beberapa sekolah menumpang di fasilitas pendidikan lain. Kerja sama lintas sektoral antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mempercepat proses rekonstruksi bangunan fisik.
Meskipun sarana prasarana terbatas, kegiatan belajar mengajar telah berlangsung di seluruh titik lokasi bencana sejak pertengahan Februari 2026. Guru dan tenaga kependidikan memberikan pendampingan psikososial yang maksimal, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memantau situasi dan potensi risiko susulan. Diharapkan, investasi dalam pembangunan sekolah baru dengan standar keamanan bangunan yang lebih baik dapat menghapus trauma bencana bagi generasi muda dan memastikan masa depan pendidikan lebih tangguh terhadap ancaman bencana alam.
