Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan perlunya pemerintah untuk melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam transaksi judi online. Langkah ini diambil setelah PPATK mengungkap bahwa lebih dari 571 ribu penerima bansos diduga terlibat dalam judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp 957 miliar. Puan menekankan pentingnya tindak lanjut yang hati-hati dan penelusuran yang menyeluruh terhadap data tersebut. Dalam keterangannya, Puan juga mengingatkan bahwa pentingnya validasi data agar tidak ada penyalahgunaan data yang dapat merugikan masyarakat. Dia juga menyoroti modus operandi dalam kasus judi online, yang dapat melibatkan penyalahgunaan identitas atau rekening, termasuk NIK penerima bantuan. Puan pun meminta penegak hukum dan pemerintah untuk tidak hanya memblokir situs judi online, tetapi juga membongkar jaringan transaksi dan melakukan langkah konkret untuk memberantas praktik judi online tersebut. Menyadari urgensi situasi ini, Puan menekankan perlunya kerja sama lintas sektor dalam upaya pemberantasan judi online dan menjaga keamanan ekonomi, data pribadi, dan tatanan sosial. Selain itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, juga telah menyebut bahwa sekitar 571 ribu penerima bansos diduga terlibat dalam judi online, dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar, berdasarkan hasil penyandingan data antara Kemensos dan PPATK. Meskipun belum ada kepastian apakah penerima bansos itu benar-benar terlibat secara sadar, Kemensos akan terus melakukan penelusuran bersama PPATK untuk klarifikasi lebih lanjut. Maka dari itu, langkah-langkah yang konkret dan kolaboratif dari pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghadapi masalah ini.
Puan Minta Evaluasi Penyaluran Bansos, 571 Ribu NIK Terlibat Judol
