Pernyataan MPPI Mengenai Proses Pembuktian dalam Persidangan
Pada Senin, (6/7/2026), Sekretaris Eksekutif Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MPPI), Woro Kumolo Diah Izmi, SH menegaskan bahwa pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) perlu diwaspadai. Meskipun menyebut adanya dugaan aliran dana kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, hal ini belum dapat diposisikan sebagai kebenaran hukum tanpa mekanisme pembuktian yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah
Woro menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental yang harus dihormati oleh semua pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat. Penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak boleh diartikan sebagai bukti kesalahan tanpa pembuktian yang jelas oleh Majelis Hakim dalam putusan hukum.
Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika memiliki keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti sah. Pengakuan atau keterangan sepihak tidak cukup sebagai dasar hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak asasi warga negara dari tuduhan yang belum terbukti.
Pengaturan Tindak Pidana Fitnah
Apabila tuduhan pidana tidak terbukti melalui proses peradilan, konsekuensi hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 434 UU tersebut mengatur mengenai tindak pidana fitnah dengan ancaman pidana penjara atau denda.
MPPI menekankan perlunya menghormati proses peradilan dan independensi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pemberitaan media juga diharapkan mengedepankan asas keberimbangan dengan memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Sebagai penutup, Woro Kumolo Diah Izmi menegaskan pentingnya membedakan antara dalil yang disampaikan dalam persidangan dengan fakta hukum yang telah melalui proses pembuktian di pengadilan. Kehormatan dan hak asasi setiap individu harus dilindungi melalui proses hukum yang adil dan berkeadilan.
