Kepedulian Terhadap Penggunaan Dana Stunting Rp103 Miliar di Mandailing Natal
Ade Batubara Desak Audit Ulang Dana Program Percepatan Penurunan Stunting
Tokoh Pemuda Sumatera Utara, Misron Saidi atau yang lebih dikenal sebagai Ade Batubara, menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran Program Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dengan nilai mencapai ±Rp103 miliar, Ade Batubara mendesak Plt. Kepala Inspektorat Madina, Munawar, SH., MH, untuk segera melakukan audit ulang yang menyeluruh.
Desakan tersebut diungkapkan sebagai wujud kepedulian terhadap efektivitas penggunaan dana negara yang seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya mengatasi kasus stunting. Ade Batubara menegaskan perlunya audit yang objektif, profesional, dan transparan guna memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada publik.
Aspirasi Masyarakat untuk Keterbukaan Penggunaan Anggaran
Permintaan Ade Batubara sejalan dengan berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan kejelasan mengenai penggunaan dana stunting yang signifikan. Sebelumnya, permasalahan ini telah menjadi perhatian serius DPRD Mandailing Natal, lembaga pengawas, dan aparat hukum. Hal ini juga terkait dengan desakan sebelumnya Ade Batubara untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2024-2025, termasuk pemeriksaan langsung di semua Puskesmas di Mandailing Natal.
Ade Batubara menegaskan bahwa pengawasan terhadap sektor kesehatan harus melibatkan pemeriksaan yang komprehensif guna memastikan manfaat dari anggaran tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Desakan ini tidak bermaksud menuduh, namun sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pada akhirnya, Ade Batubara berharap hasil audit akan disampaikan secara transparan kepada publik. Jika tidak ditemukan penyimpangan, maka hal tersebut akan menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan. Namun, jika ada indikasi pelanggaran, langkah selanjutnya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Penanganan stunting dianggap sebagai program strategis yang berdampak pada masa depan anak-anak Indonesia, maka penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
