Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bahwa mereka memiliki kesamaan pandangan dengan Partai Golongan Karya (Golkar) mengenai pembentukan koalisi partai politik yang permanen. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyambut baik pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, terkait fondasi pembangunan sistem presidensial Indonesia yang melibatkan multi-partai. Menurut Viva, apabila keputusan politik untuk membentuk koalisi permanen didukung oleh semua partai, maka hal tersebut harus diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu).
Viva menjelaskan bahwa menunggu jadwal revisi Undang-Undang Pemilu merupakan langkah yang akan diambil, mengingat UU Pemilu merupakan kodifikasi dari tiga undang-undang yang terkait dengan pemilihan presiden, penyelenggaraan pemilu, serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Pengalaman Viva sebagai anggota DPR pada 2009-2019, turut memberikan wawasan mengenai isu koalisi permanen yang selalu muncul dalam pembahasan UU Pemilu.
Meskipun UU Nomor 7 Tahun 2017 belum mengatur mengenai pembentukan koalisi permanen sebelum atau setelah pilpres dilaksanakan, hal ini menimbulkan dilema politik apabila terjadi koalisi permanen. Pasangan calon yang didukung oleh partai minoritas di DPR berpotensi mengalami instabilitas politik, karena dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif akan terjadi ketegangan. Viva juga menyoroti kemungkinan presiden terpilih akan menjadi sandera politik oleh DPR jika hanya memiliki kekuatan minoritas.
Dengan adanya potensi ketegangan antara pemerintah dan DPR akibat koalisi permanen, Viva meyakini bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan visi dan janji politik selama kampanye akan terhambat. Oleh karena itu, perdebatan mengenai koalisi permanen perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk menghindari ketegangan politik yang dapat menghambat kemajuan pembangunan Indonesia ke depan.
