Militer Myanmar yang berkuasa memberikan amnesti kepada 6.186 tahanan, termasuk 52 warga negara asing, untuk memperingati HUT kemerdekaan Myanmar ke-78 dari kekuasaan Inggris. Di antara tahanan yang akan dibebaskan adalah mantan menteri informasi yang ditahan karena mengkritik pemerintah militer. Namun, pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dan dipenjara pascakudeta militer pada 2021 diyakini tidak termasuk di antara mereka yang mendapat amnesti.
Myanmar saat ini tengah menggelar pemilihan umum multi-tahap, menjadi pemilu pertama sejak kudeta yang menggulingkan dan memenjarakan Suu Kyi. Namun, partai-partai pro-demokrasi utama, termasuk partai milik Suu Kyi, dikecualikan dari pemilihan tersebut. Pemilu Myanmar dilakukan dalam tiga fase hingga 25 Januari, dengan perhitungan suara akhir dijadwalkan pada akhir bulan ini.
Komunitas internasional telah mengkritik pemilihan tersebut sebagai upaya militer untuk melegitimasi kekuasaan sambil memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan. Menurut komisi pemilihan umum (KPU) yang ditunjuk militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer unggul pada tahap awal pemilu yang digelar pekan lalu. Hal ini menimbulkan kontroversi dan reaksi dari masyarakat internasional terhadap proses pemilihan tersebut.
