Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk lebih memprioritaskan persiapan pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat, daripada membahas wacana war ticket setelah kembali dari Tanah Suci. Khawatirnya, pembahasan tersebut akan mengganggu persiapan menjelang keberangkatan haji. Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis menilai perlunya kajian mendalam terkait penerapan skema war ticket tersebut agar tidak terburu-buru dan memperhatikan regulasi yang ada. Salah satu tantangan utama yang dia soroti adalah antrean panjang calon jemaah haji yang mencapai jutaan orang, yang harus dipertimbangkan dalam kebijakan baru seperti war ticket. Selain itu, pertimbangan terkait regulasi juga sangat penting, mengingat banyak institusi terlibat dalam pengelolaan haji di Indonesia, termasuk Kemenhaj dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Kiai Cholil juga menyampaikan kekhawatiran terkait potensi praktik percaloan dan ketimpangan akses yang mungkin terjadi akibat sistem war ticket tersebut, terutama bagi masyarakat di pedesaan dan lanjut usia yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Meskipun ada aspek positif dari gagasan war ticket, yaitu memberi peluang bagi mereka yang mampu secara finansial dan fisik untuk segera berangkat, dampak negatifnya juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ia meminta agar pembahasan wacana tersebut dilakukan dengan bijaksana, tidak mengganggu persiapan keberangkatan jemaah haji. Demikianlah informasi yang dapat disampaikan terkait seruan MUI terkait wacana war ticket dalam keberangkatan haji.
