Pada Jumat, 3 April 2026, Parlemen Myanmar memilih Min Aung Hlaing sebagai presiden dalam pemerintahan baru yang didukung militer. Terpilihnya mantan panglima angkatan bersenjata ini telah lama diperkirakan dan mengonfirmasi bahwa Myanmar akan terus dipimpin olehnya. Pemilihan presiden ini merupakan langkah terakhir dalam transisi dari pemerintahan junta ke pemerintahan semi-sipil.
Min Aung Hlaing berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan yang ia rebut dalam kudeta militer 2021 untuk menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Dalam pemungutan suara di parlemen, Min Aung Hlaing meraih suara terbanyak dengan 429 dari total 586 suara, termasuk suara dari perwakilan militer yang tidak dipilih. Menurut Konstitusi Myanmar 2008, pegawai negeri sipil yang sedang menjabat sebelumnya tidak bisa menjadi presiden.
Dua wakil presiden yang terpilih adalah Nyo Saw, ajudan dekat Min Aung Hlaing, dan Nan Ni Ni Aye, seorang anggota parlemen yang kurang dikenal. Parlemen Myanmar didominasi oleh anggota dari Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang didukung militer, dengan sekitar 86% kursi. Sejak kudeta, Aung San Suu Kyi dan pejabat pemerintahan lainnya masih ditahan.
Min Aung Hlaing dijadwalkan akan membentuk kabinet pada pekan depan dan akan meminta persetujuan parlemen untuk menjalankan kekuasaan negara secara resmi pada 10 April mendatang. Jenderal Ye Win Oo akan menggantikan Min Aung Hlaing sebagai panglima angkatan bersenjata. Penyerahan jabatan ini dilakukan setelah Min Aung Hlaing turut mengatur penangkapan Aung San Suu Kyi pada kudeta 2021.
