Zulhas: Kementerian Mulai Mendalami Masalah Program MBG
Pada hari Kamis, 16 Juli 2026, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan bahwa kementeriannya bersama kementerian/lembaga terkait telah mulai mendalami berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), termasuk terkait penyalahgunaan titik lokasi dapur SPPG.
Pendalaman Hasilnya Akan Diserahkan kepada Presiden
Zulhas mengungkapkan bahwa hasil dari pendalaman tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada bulan depan, tepatnya sejak Rabu, 15 Juli 2026. “Mengenai MBG, (kami) akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami meminta waktu satu bulan lagi untuk merapikan tata kelola MBG,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo
Di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas selama sekitar 4 jam. Rapat tersebut membahas dua agenda utama, yakni program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Setelah rapat, Zulhas menyampaikan bahwa hasil kajian dan pendalaman tersebut akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola MBG.
“Langkah-langkah selanjutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan tentang keputusan akhirnya. Kami akan mengkaji lebih dalam selama satu bulan ke depan,” jelas Zulhas.
Pemerintah Memetakan Permasalahan
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah telah memetakan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG. Hal-hal tersebut meliputi penyalahgunaan, penentuan titik lokasi yang layak menerima MBG namun belum memiliki SPPG, serta pembangunan SPPG yang belum sejalan dengan target. Selama satu bulan ke depan, pemerintah akan menyusun laporan untuk Presiden guna mengambil keputusan yang tepat terkait program MBG.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berperan sebagai pengelola dapur MBG dan mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat, seperti anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Presiden Prabowo juga memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi kecukupan anggaran MBG yang dialokasikan sebesar Rp15.000 per penerima. Rincian anggaran per porsi MBG untuk siswa PAUD hingga kelas 3 SD adalah Rp8.000, sedangkan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA sebesar Rp10.000. Angka tersebut mencakup biaya bahan baku dan sebagian biaya operasional dan fasilitas.
