Terkait dengan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Bali, Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menegaskan perlunya evaluasi terhadap sistem pengawasan yang ada. Menurutnya, penindakan terhadap pelanggaran WNA di Bali harus dilakukan secara preventif dan tidak menunggu sampai terjadi pelanggaran yang viral di media sosial.
Mafirion Minta Evaluasi Sistem Pengawasan WNA di Bali
Mafirion menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan terhadap WNA di Bali. Menurutnya, jika kasus pelanggaran yang dilakukan oleh WNA terus terjadi, maka sistem pengawasan harus diperkuat dan ditingkatkan. Negara harus mampu bertindak cepat dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA.
Beliau mengapresiasi langkah Direktur Jenderal Imigrasi dalam melakukan operasi pengawasan terhadap WNA di Bali. Namun, Mafirion menekankan bahwa pengawasan terhadap WNA harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjadi responsif setelah adanya pelanggaran yang mencuat ke publik.
Sidak sebagai Momentum Perbaikan Sistem Pengawasan
Mafirion juga menilai bahwa operasi sidak yang dilakukan Direktur Jenderal Imigrasi harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap WNA di Bali. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak kedatangan WNA, selama berada di Indonesia, hingga saat WNA tersebut meninggalkan Indonesia.
Beliau menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya sebatas memeriksa paspor dan izin tinggal, tetapi juga harus melihat aktivitas sehari-hari WNA seperti tempat tinggal, pekerjaan, usaha yang dijalankan, serta apakah aktivitas tersebut sesuai dengan izin yang dimilikinya.
Mafirion juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Imigrasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, serta masyarakat melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Menurutnya, koordinasi yang kuat dan kerja sama yang terintegrasi akan memperkuat pengawasan terhadap WNA di Indonesia.
