Pada Rabu, 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia mengadakan kuliah tamu dalam rangkaian mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan. Acara tersebut mengambil format diskusi dengan mengulas tema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”. Tiga narasumber dihadirkan, yakni Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si., peneliti di Lesperssi, serta Yudha Kurniawan, M.A., peneliti dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Tujuan utama diskusi ini adalah memperdalam pemahaman tentang bagaimana profesionalisme militer Indonesia berinteraksi erat dengan kebijakan promosi perwira, pola karir, serta dampaknya di ranah hubungan sipil–militer dan proses konsolidasi demokrasi nasional.
Dalam sesi diskusi, Aditya Batara Gunawan menegaskan bahwa dinamika politik, khususnya kehadiran figur pemimpin yang populis, membawa pengaruh besar pada arah pengelolaan karir di tubuh militer Indonesia. Ia menyatakan bahwa sering kali promosi dan penempatan pada posisi strategis bergulat antara nilai meritokrasi dan dominasi koneksi pribadi yang telah terlembagakan di organisasi militer. Menurut Aditya, populisme mendorong proses politik ke arah yang lebih terpersonalisasi, sehingga faktor kedekatan antara elite politik dan tokoh militer semakin besar perannya dalam penunjukan jabatan penting. Situasi ini menimbulkan tantangan pada sistem check and balance, yang idealnya dijalankan institusi-institusi sipil dalam mengatur tata kelola karir perwira di militer.
Diskusi kemudian menyentuh persoalan sejauh mana aktor sipil pantas terlibat dalam menentukan arah karir perwira tinggi dan pengangkatan Panglima TNI. Aditya duluan memaparkan bahwa praktik ini sangat variatif bergantung negara, mulai dari yang membutuhkan persetujuan legislatif sampai pada yang sepenuhnya dalam kendali eksekutif. Yudha memberi contoh sistem di Inggris yang tidak mensyaratkan persetujuan legislatif pada penunjukan panglima militer. Hal ini memperlihatkan bahwa meski berada dalam kerangka demokrasi, relasi sipil–militer dan mekanisme kontrolnya tidak selalu seragam di tiap negara.
Beni Sukadis, menambahkan bahwa pentingnya profesionalisme militer berkorelasi langsung dengan efektivitas kontrol sipil. Menurut pemaparannya, profesionalisme TNI hanya dapat dicapai bila institusinya memiliki sumber daya manusia yang terdidik, kesejahteraan yang adil, dan kesiapan alat utama sistem pertahanan. Setelah Reformasi, terjadi berbagai perubahan mendasar seperti pemisahan TNI–Polri dan lahirnya Undang-Undang TNI yang mendorong TNI keluar dari politik praktis. Namun, praktik promosi perwira kadang masih sangat dipengaruhi pertimbangan hubungan personal dengan elite politik, membuat implementasi prinsip meritokrasi di sistem karir TNI kerap diperdebatkan.
Lebih lanjut, Beni juga menyoroti bahwa rotasi pergantian Panglima TNI kerap tidak selalu mengikuti pola bergiliran antar matra yang umum diasumsikan publik. Ia mencontohkan suksesi Panglima TNI dari Moeldoko ke Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa selain aturan formal dan kebiasaan, preferensi politik tetap menjadi penentu penting dalam proses ini.
Yudha bersama dua narasumber lain turut mengangkat permasalahan struktural dalam sistem karir militer. Ia menjelaskan bahwa idealnya perwira butuh 25–28 tahun untuk mencapai pangkat tinggi seperti Brigadir Jenderal. Namun realitas di institusi militer Indonesia memperlihatkan adanya ketimpangan antara ketersediaan jabatan dan jumlah personel, sehingga menyebabkan penumpukan pejabat tinggi. Hal tersebut diperparah oleh terbatasnya institusi pendidikan, penyaringan talenta, serta anggaran pertahanan dan pelatihan yang kurang memadai. Imbasnya, regenerasi kepemimpinan militer mengalami hambatan, sekaligus membuat peluang karir melambat dan sistem promosi makin selektif.
Kegiatan kuliah tamu ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menggali lebih dalam dinamika hubungan sipil–militer, serta memperkaya pemahaman mereka dalam konteks pembenahan sektor keamanan di negara demokrasi. Dialog antara mahasiswa, akademisi, dan praktisi menjadi wadah refleksi yang menantang mahasiswa untuk berpikir kritis soal upaya memperkuat profesionalisme militer dalam kerangka tata kelola pertahanan negara yang demokratis.
Diskursus pola karir dan profesionalisme militer tetap relevan, apalagi ketika sebagian pengamat menilai Indonesia menghadapi tantangan kemunduran demokrasi. Peranan dan posisi TNI di ruang publik serta relasi civ-mil menjadi objek kajian yang semakin penting. Hubungan sipil–militer sejatinya berjalan beriringan dan bersifat dinamis. Keseimbangan harus terus dijaga, sebab dominasi sipil yang terlalu kuat bisa membawa efek negatif seperti politisasi internal, sementara dominasi militer juga berisiko pada lahirnya ekspansi ke ranah sipil. Oleh karena itu, persoalan promosi dan pengaturan karir sebaiknya ditempatkan pada logika tata kelola internal militer dan bukan sebagai alat politik praktis. Banyak negara demokrasi sudah mencontohkan bahwa pendekatan organisasional lebih membangun ketahanan institusi militer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
