Berbagai laporan terbaru dari instansi pemerintah menyajikan realita desa-desa di Indonesia yang tampak kontras. Di satu pihak, data Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari BPS mengilustrasikan kemajuan dari sisi kapasitas dan pembangunan infrastruktur desa. Di lain sisi, Kementerian Desa mempublikasikan data melalui KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 yang menunjukan bertambahnya desa kategori maju dan mandiri secara signifikan. Kedua sumber itu, setelah dianalisis lebih mendalam, sesungguhnya menekankan satu pesan serupa: bahwa capaian administratif dan perubahan status desa belum diikuti transformasi ekonomi yang substansial.
Fakta bahwa Indonesia tetap didominasi oleh kawasan perdesaan tercermin melalui data BPS, yang menyebut lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa, dengan sekitar 75 ribu berstatus desa administratif. Dari jumlah tersebut, 20.503 desa telah naik ke status mandiri dan 23.579 dikategorikan maju. Adapula 21.813 desa masih dalam tahapan berkembang, sedangkan selebihnya tercatat sebagai desa tertinggal serta sangat tertinggal. Lebih dari 50% desa sudah keluar dari tahap mendasar pembangunan, berkat penguatan infrastruktur fisik dan pendistribusian dana desa dalam 10 tahun terakhir, namun belum terjadi perubahan mendalam di struktur perekonomian desa.
Desa-desa di Indonesia mayoritas masih menggantungkan diri pada sektor pertanian. Data Podes terbaru mencatat bahwa lebih dari 67 ribu desa menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan utama penghidupan penduduknya. Pola ekonomi rakyat desa cenderung didominasi komoditas mentah dengan nilai tambah rendah. Walaupun tercatat lebih dari 25 ribu desa memiliki produk unggulan desa, penetrasi pasar untuk produk tersebut masih terbatas. Begitu juga, akses pembiayaan dan infrastruktur memang bertambah, misal pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 63 ribu desa dan jaringan telekomunikasi yang sudah menjangkau sebagian besar wilayah desa, namun kualitasnya belum merata, terutama di kawasan terpencil.
Ketimpangan antara desa dan kota tetap terasa nyata. Tingkat kemiskinan di desa berkisar 11%, hampir dua kali lipat kota. Indeks kedalaman kemiskinan pun lebih tinggi di perdesaan, memperlihatkan tingginya kerentanan ekonomi dan sosial. Meskipun ketimpangan di desa terlihat lebih “merata”, tingkat kesejahteraannya tetap jauh di bawah rata-rata kota yang menopang nilai tambah ekonomi nasional.
Pembangunan fisik desa memang kian melaju, tetapi tantangan terbesar kini menumpuk pada aspek ekonomi. Rendahnya produktivitas, terputusnya jaringan antar pelaku ekonomi, dan kurang terintegrasinya rantai nilai menegaskan bahwa strategi pengembangan ekonomi desa perlu difokuskan lagi. Selain memperluas infrastruktur, perlu intervensi dalam pengorganisasian ekonomi rakyat.
Dalam lanskap demikian, koperasi mendapat perhatian besar sebagai solusi memperbaiki jejaring dan daya tawar ekonomi desa. Koperasi, menurut kajian World Bank (2006), merupakan sarana efektif mendorong pertumbuhan di negara berkembang, berkat basis kepemilikan lokal serta akses ke pembiayaan dan layanan ekonomi yang inklusif. Di samping aspek ekonomi, koperasi menjadi media solidaritas sosial di tingkat komunitas, sangat relevan untuk warga desa dengan pendapatan rendah.
Selain itu, koperasi dan organisasi petani lain mampu meningkatkan posisi tawar, memperbaiki tata kelola produksi, memperluas akses ke teknologi dan pasar, dengan prinsip partisipasi. Dalam konteks inilah, program Koperasi Desa Merah Putih digagas agar fragmentasi ekonomi desa bisa diatasi. Dengan banyaknya pelaku ekonomi berskala kecil dan tersebar, koperasi berfungsi sebagai agregator agar produksi rakyat desa bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Kendati demikian, efektivitas program koperasi sangat dipengaruhi desain kebijakan. Studi CELIOS (2025) menegaskan bahwa pendekatan top-down berisiko membuat koperasi tak menyelesaikan masalah inti, malah dapat menciptakan masalah baru jika tak disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Meski ada kendala struktural desa seperti rendahnya kapasitas usaha dan kelembagaan yang lemah, intervensi untuk penguatan tetap dibutuhkan, dengan syarat pendekatannya harus berbasis lokal dan implementasinya diarahkan pada penguatan institusi ekonomi desa.
Pentingnya percepatan kebijakan semakin mengemuka, mengingat disparitas administratif dan ekonomi di desa. Pemerintah telah menargetkan pelaksanaan Koperasi Merah Putih dimulai bertahap pada Agustus 2026, sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, dengan menekankan kebutuhan perekrutan dan pelatihan SDM koperasi secara cepat. Dalam konteks implementasi, TNI mendapat mandat strategis, berkat jaringan territorial yang merambah hingga pelosok desa dan pengalaman organisasi pembangunan wilayah.
Keikutsertaan TNI dipandang mempercepat pelaksanaan dan menghemat biaya pembangunan fisik koperasi, sebagaimana diterangkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam podcast Kompas TV November 2025. Keberhasilan percepatan tersebut sangat tergantung pada koordinasi lintas sektor serta penekanan pada partisipasi masyarakat dan kebutuhan lokal.
Tanpa koordinasi dan strategi berbasis kebutuhan warga, percepatan bisa berujung gagal atau menambah masalah. Namun, bila dilakukan dengan pendekatan tepat, koperasi menjadi instrumen penting untuk menurunkan kesenjangan desa-kota secara struktur. Koperasi bukan hanya simbol administratif, tapi juga menjadi poros konsolidasi ekonomi, meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisi pelaku ekonomi rakyat desa agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
