Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, mengungkapkan kekhawatirannya terkait bandara di Morowali yang tidak memiliki kontrol dari pemerintah. Menurut Henri, keberadaan bandara yang dimiliki oleh perusahaan asing tanpa supervisi dari petugas imigrasi dan bea cukai merupakan hal yang mengkhawatirkan. Hal ini baru diketahui setelah bandara tersebut beroperasi untuk jangka waktu yang cukup lama, terutama di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Henri juga menyoroti ketidakhadiran kepolisian dan pihak berwenang di wilayah tersebut, yang seharusnya mengontrol masuk dan keluarnya orang asing melalui bandara khusus tersebut. Dia menanyakan siapa yang memberikan izin untuk operasional bandara tersebut, serta mengapa aturan yang berlaku diabaikan. Henri berharap agar Prabowo bisa menegakkan aturan dan menunjukkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta meminta agar Menteri Pertahanan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin dapat bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berita mengenai bandara di Morowali yang tidak diawasi oleh pemerintah RI juga diungkapkan oleh Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina melalui YouTube Forum Keadilan TV.
Kondisi Bandara Morowali Tanpa Kontrol Imigrasi dan Bea Cukai
