Penanganan banjir di Aceh Tamiang dilakukan sesuai prosedur oleh BNPB, meskipun ada tuduhan keterlambatan dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Evakuasi awal menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten atau kota, yang berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi. Akses darat ke Aceh Tamiang sudah terbuka sejak 6 Desember 2025, memungkinkan distribusi logistik dilakukan melalui Langkat dan Sumatera Utara. Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke Aceh Tamiang untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu pembersihan lumpur.
Perahu karet yang bocor merupakan hibah lama yang diserahkan kepada BPBD daerah, sehingga pemeliharaannya adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Perahu tambahan dari pusat baru tiba pada 1 Desember 2025, sehingga insiden perahu bocor melibatkan aset milik BPBD Aceh Tamiang, bukan milik BNPB langsung. Ditpolairud Polda Aceh juga menyediakan perahu tambahan untuk membantu penyeberangan bantuan ke wilayah yang masih terisolasi seperti Bireuen. Distribusi bantuan masih diprioritaskan untuk wilayah yang paling sulit dijangkau, seperti Aceh Tengah yang memerlukan dropping bantuan menggunakan helikopter. Aceh Tamiang kini sudah dapat diakses melalui jalur darat.
