Jakarta Pusat bersiap menghadapi gelombang aksi unjuk rasa yang akan diikuti oleh sejumlah elemen buruh dan pengemudi ojek online pada Kamis, 15 Januari 2026. Untuk mengawal jalannya aksi agar tetap kondusif, ribuan personel gabungan akan dikerahkan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan memulai aksi di Gedung DPR RI sebelum menuju Kementerian Ketenagakerjaan. Polres Metro Jakarta Pusat telah menyiapkan 685 personel gabungan untuk mengamankan titik strategis di sekitar kompleks parlemen, termasuk kawasan Silang Selatan Monas.
Di samping itu, Koalisi Ojol Nasional juga akan mengikuti aksi di Monas bersama elemen massa lainnya. Sebanyak 998 personel disiagakan untuk mengawal jalannya penyampaian aspirasi. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis untuk melayani peserta aksi yang ingin menyampaikan pendapat mereka. Kepolisian mengingatkan agar peserta aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi yang dapat berujung pada tindakan anarkis.
Aksi buruh ini difokuskan pada tuntutan terkait upah dan regulasi ketenagakerjaan. Para buruh mendesak revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mereka juga menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas KHL. Tuntutan juga diarahkan pada revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Selain itu, massa buruh juga menyerukan agar DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Isu politik juga menjadi sorotan dalam aksi ini dengan penolakan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dianggap merugikan rakyat. Dengan demikian, aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB tersebut menunjukkan adanya tuntutan yang jelas dari berbagai elemen dalam masyarakat terkait isu ketenagakerjaan dan politik.
