Isu perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto saat ini memang kerap menjadi sorotan dan topik yang ramai diperbincangkan masyarakat. Setiap kunjungan kenegaraan, kehadiran dalam forum-forum global, hingga pertemuan dengan pemimpin negara lain, hampir selalu diberitakan dan menuai komentar.
Tidak semua tanggapan bernada dukungan. Di ranah digital, masyarakat sering mempertanyakan frekuensi agenda internasional Presiden: “Apa manfaatnya bagi rakyat?” atau “Mengapa agenda luar negerinya padat sekali?”
Ini bisa dipahami, sebab manfaat diplomasi, tidak seperti infrastruktur atau bantuan sosial, jarang langsung dirasakan publik.
Padahal, situasi dunia saat ini menuntut negara-negara seperti Indonesia untuk meningkatkan keterlibatannya di level internasional. Konstelasi geopolitik yang dinamis membuat aktivitas diplomasi makin vital dan tidak bisa hanya dipertimbangkan dari satu sisi saja.
Sejak pemerintahan Prabowo berjalan sekitar satu setengah tahun, kunjungan ke luar negeri terhitung mencapai puluhan kali. Frekuensi tersebut memperlihatkan upaya aktif agar suara Indonesia tetap berpengaruh dalam percaturan dunia.
Isu ini juga dibahas dalam IR Youth Talks yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok.
Menurut Anggy Pasaribu, jurnalis dan pendiri Story of Anggy yang memandu diskusi itu, sebenarnya publik menyadari Indonesia sedang lebih aktif di kancah global. Namun, sebagian masyarakat kurang memahami signifikansi serta konteks dari tiap-tiap langkah diplomasi tersebut.
Ia menyoroti bahwa dunia sedang tidak dalam keadaan stabil. Rivalitas Amerika Serikat dan China semakin menajam, konflik Rusia dengan Ukraina belum usai, sementara situasi di Timur Tengah terus berdampak pada kestabilan ekonomi dunia.
Efek-efek inilah yang kemudian bisa berimbas pada rakyat Indonesia: harga barang yang berfluktuasi, naik-turunnya pasokan energi, peluang kerja yang ikut terpengaruh, bahkan situasi keamanan nasional.
Mengantisipasi hal tersebut, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas mengungkapkan bahwa fragmentasi geopolitik membuat negara berkembang tidak dapat bersikap pasif. Indonesia harus cermat membaca arah perkembangan situasi internasional dan terus menjaga hubungan dengan berbagai mitra.
Ia menyebutkan, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kini makin fleksibel, terbuka akan berbagai skenario, tanpa mengunci diri pada satu blok. Strategi itu, yang dalam teori disebut sebagai hedging, adalah upaya menyeimbangkan hubungan dengan banyak kekuatan.
Sementara itu, Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa saat ini praktik hedging Indonesia bertransformasi ke pendekatan resilience-based hedging. Fokusnya selain fleksibilitas di luar negeri, juga memperkuat fondasi domestik, agar ketika krisis global datang, Indonesia lebih siap dan tahan banting.
Berpartisipasi dalam forum-forum seperti G20, ASEAN, atau BRICS, menurut Broto, bukan sekadar memenuhi undangan internasional. Namun ada agenda strategis penting: memastikan ruang manuver dan kepentingan nasional tetap terlindungi di tengah tekanan global yang makin kompetitif.
Namun, strategi ini seringkali belum sampai ke pemahaman masyarakat luas. Media biasanya hanya menampilkan aspek formal—foto acara, jadwal pertemuan, atau seremoni diplomatik—tanpa menjabarkan latar alasan dan signifikansinya. Ini membuat diplomasi tampak sekadar rutinitas elit.
Anggy menilai hambatan utama terletak pada penyampaian strategi yang belum lepas dari ranah birokrasi dan elite pengambil keputusan. Bahasa strategis dan istilah diplomasi sering kali sulit dimengerti masyarakat umum.
Padahal di era informasi yang serba cepat, narasi menjadi sangat penting. Tanpa penjelasan yang relevan, opini sederhana lebih mudah menyebar dan diterima publik. Maka, komunikasi publik seharusnya menjadi instrumen utama diplomasi, tidak hanya pelengkap kebijakan.
Ia menyarankan bahwa pemerintah sebaiknya menugaskan sosok komunikator yang mampu menjembatani pemerintah dengan masyarakat. Dampak diplomasi terhadap ekonomi, peluang investasi, keamanan nasional, hingga kehidupan sehari-hari, perlu rutin diinformasikan secara mudah dipahami.
Begitu pula di media sosial, kehadiran digital pemerintah sebaiknya tidak sekadar ramai, tetapi juga membangun substansi. Kampanye yang hanya defensif atau bersifat reaktif dapat memperbesar polarisasi dan mereduksi makna kebijakan luar negeri itu sendiri.
Pada akhirnya, Indonesia membutuhkan diplomasi yang bukan hanya efektif di panggung dunia, tapi juga dipahami dan didukung rakyatnya. Tantangan terbesar justru meyakinkan publik bahwa langkah-langkah diplomasi ini memang sangat diperlukan untuk menjaga kepentingan Indonesia di tengah pusaran dunia yang penuh ketidakpastian.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
