Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan bahwa Pemerintah akan memotong lebih dari 1.032 posisi eselon II di daerah pada tahun 2023. Tindakan ini diambil sebagai langkah untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 8 triliun.
Anas menyatakan bahwa pemotongan dan penggabungan eselon II ini dilakukan untuk memberikan efisiensi dalam birokrasi. “Di daerah, kami saat ini sedang memotong proses birokrasi yang akan mengurangi lebih dari 1.032 posisi eselon II pada tahun ini. Langkah ini akan menghemat sekitar Rp 8 triliun anggaran, dengan persentase seperti sekarang,” kata Anas dalam Kompas 100 CEO Forum ke-14 pada Rabu, 1 November 2023.
Dengan adanya pemotongan posisi eselon II di daerah ini, tidak akan ada lagi daerah dengan populasi 200 ribu namun memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sama dengan daerah di Pulau Jawa. “Dengan demikian, tidak akan ada lagi daerah dengan populasi 200 ribu. Tapi OPD akan sama dengan populasi yang ada di Pulau Jawa yang berjumlah 4 juta, dan ini akan terus kami kerjakan,” ujarnya.
Anas melanjutkan bahwa Pemerintah sedang melangkah ke program sistem Pemerintah berbasis elektronik. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat mencapai target menjadi negara maju. “Kita lihat negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Korea Selatan, dan lainnya. Mereka yang telah menerapkan sistem Pemerintah berbasis elektronik telah sukses,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan birokrasi di daerah dapat lebih efisien dan Pemerintah dapat mencapai tujuannya untuk menjadi negara maju.
