Sabtu, 28 Oktober 2023 – 06:36 WIB
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara meluncurkan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian kepada petani padi. Program KPSP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kredit/pembiayaan sektor pertanian di Bali yang saat ini masih sangat rendah, yaitu sebesar 5,13 persen.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa dengan adanya KPSP ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani. “Ke depan, KPSP di Kabupaten Tabanan diharapkan dapat menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi petani. Sasaran dari program ini adalah petani padi yang berada dalam kelompok subak, yaitu organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigasi),” kata Mirza dalam keterangannya pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Mirza menjelaskan bahwa dengan adanya KPSP ini, sektor pertanian di Bali juga akan mendapatkan peningkatan pada kredit/pembiayaan yang saat ini masih sangat rendah, yaitu hanya 5,13 persen dari portofolio kredit industri di Bali. “Jumlah ini masih jauh dibandingkan dengan kredit sektor penunjang pariwisata (akomodasi, makan dan minum) yang porsinya mencapai dua kali lipat,” jelasnya.
Selain itu, keberadaan KPSP diharapkan dapat membantu para petani dalam mendapatkan modal ketika akan memulai musim tanam padi.
Sebelumnya, pada Juni 2021, OJK telah mengeluarkan Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) Pertanian yang menjadi acuan bagi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di sektor pertanian.
Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara juga telah bekerja sama dengan industri jasa keuangan di Bali untuk melaksanakan lebih dari 300 kegiatan edukasi dan inklusi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Peluncuran KPSP ini dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, didampingi oleh Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Kristrianti Puji Rahayu, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali I Nyoman Sudharma, serta pengurus dan anggota FKLJK Provinsi Bali.
