Kamis, 4 Januari 2024 – 02:48 WIB
Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa-desa. Menurut beliau, dana desa sebesar ratusan triliun rupiah telah disalurkan untuk membangun desa di seluruh Tanah Air.
“Jangan salah sangka ini, saya beritahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa. Rp539 triliun. Niku duit kathah sanget lo (uang sangat besar),” kata Jokowi dikutip pada Rabu, 3 Januari 2024.
Namun, Jokowi menyatakan bahwa uang ratusan triliun rupiah tersebut telah disalurkan sejak 2015 dan bukan merupakan angka yang kecil. Menurutnya, jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan proyek lainnya.
Dia memberikan contoh bahwa pembangunan bandara hingga bendungan memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibandingkan dana desa.
“Bandara niku gawe airport sedengan ngoten nggih itu Rp2 triliun. La niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe. Bendungan niku Rp1 triliun, Rp1,5 triliun berarti dadi kira-kira 400 bendungan waduk kalau dijadikan. Artinya uang itu sangat besar,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer. Menurut Jokowi, panjang jalan desa yang dibangun di seluruh Tanah Air lebih dari jalan tol.
“Jalan tol enggak ada apa-apanya hanya 2040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa diseluruh tanah air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jokowi berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberi manfaat bagi masyarakat. Misalnya, kata Jokowi, membangun infrastruktur desa seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.
Jokowi dengan guyon jangan pakai anggaran dana desa untuk belanja material pembangunan di Jakarta.
“Saya sering ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan. Jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belonjone teng Jakarta. Ketok e luweh murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
