Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan komitmennya untuk memperkuat percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Pembangunan SPPG ini diharapkan bukan hanya sebagai proyek infrastruktur semata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan akses gizi seimbang yang layak bagi seluruh masyarakat, terutama anak-anak di pelosok.
Dadan menjelaskan bahwa program ini termasuk dalam kebijakan nasional ‘Makan Bergizi Gratis (MBG)’ yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, BGN akan membangun 4.770 SPPG baru di wilayah 3T dengan fasilitas dapur, ruang penyuluhan, dan sarana pemantauan tumbuh kembang anak.
Dadan menekankan bahwa pentingnya setiap SPPG beroperasi untuk melayani masyarakat dengan baik, dengan batas waktu tempuh 30 menit bagi warga setempat. Tata kelola adalah aspek penting yang diperhatikan dalam pembangunan SPPG, dengan koordinasi langsung antara satuan tersebut dan pemerintah daerah.
Bukan hanya itu, sistem pemantauan berbasis data juga telah disiapkan untuk memastikan bahwa setiap SPPG memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi. Dengan lebih dari 11.000 SPPG yang telah dibangun hingga saat ini, BGN berupaya mencapai cakupan layanan hingga 75 juta anak di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T.
Dadan juga menekankan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program ini. Pembangunan SPPG diharapkan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek untuk pemerataan gizi, tetapi juga sebagai pondasi bagi generasi Indonesia yang sehat, mandiri, dan siap bersaing di masa depan.
