Cerita Jupriadi, seorang guru honorer yang telah mengabdikan diri selama 16 tahun di SMAN 10 Makassar, menjadi viral di media sosial baru-baru ini. Menurut informasi yang diperoleh dari fajar.co.id, Jupriadi dipecat pada tahun 2023 setelah bergabung sejak tahun 2007. Dia merasa tidak puas dengan keputusan tersebut karena merasa pemecatan dilakukan tanpa prosedur yang jelas. Jupriadi mengungkapkan bahwa dia tidak pernah dipanggil sebelumnya dan tidak menerima surat keputusan (SP) apapun sebelumnya.
Selain itu, Jupriadi juga mengungkapkan bahwa dia tidak pernah dievaluasi selama bekerja. Meskipun sejak awal mengajar mata pelajaran Ilmu Komputer ketika sekolah tersebut kekurangan tenaga pengajar, dia dipercaya untuk mengelola laboratorium komputer setelah mata pelajaran TIK dihapus dari kurikulum. Selain itu, Jupriadi juga merupakan operator utama ketika Pemprov Sulsel meluncurkan Program Smart School, mengelola jaringan, peralatan, dan delapan sistem digital sekolah.
Meskipun telah menjalankan peran tersebut di bawah berbagai kepala sekolah selama bertahun-tahun, statusnya sebagai operator Smart School sering dipertanyakan karena tidak mendapat kejelasan dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan. Persoalan muncul ketika ia memberikan tanggapan terhadap pesan politik di grup WhatsApp sekolah. Jupriadi berpendapat bahwa grup pendidikan seharusnya bebas dari konten politik. Akibatnya, dia dikeluarkan dari grup tersebut dan kemudian keesokan harinya menerima surat pemberhentian.
Awalnya, Jupriadi mengira surat tersebut berisi insentif dari Smart School, namun ternyata isinya adalah pemberitahuan pembebastugasan. Kejadian ini menjadi sorotan karena menunjukkan ketidakpastian prosedur dalam pengelolaan resource manusia di institusi pendidikan. Aksi pemecatan tanpa proses yang jelas menimbulkan keraguan dan ketidakpuasan bagi guru yang telah memberikan kontribusi selama bertahun-tahun di sekolah tersebut. Selain itu, cerita Jupriadi juga mencerminkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara pihak sekolah dan karyawan dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karir atau status pekerjaan.
