Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan dijadwalkan untuk bertemu dengan mereka besok. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Pada pertemuan hari ini, dipastikan bahwa DPR akan melakukan tinjauan komprehensif mengenai tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan bertemu untuk mencapai konsensus.
Selain itu, Pimpinan DPR telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal untuk menegaskan agar anggota yang dihentikan tidak menerima fasilitas parlementer seperti gaji dan manfaat lainnya. Terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset yang terkait dengan beberapa undang-undang lain, pembaruan terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedang dalam proses revisi. Setelah revisi selesai, pembahasan RUU KUHAP akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun diharapkan pembahasan akan diselesaikan sebelum akhir sesi ini untuk dapat melanjutkan pembahasan RUU Pencabutan Aset. Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan memperbaiki ke depan.
