Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan memfasilitasi penyelesaian polemik royalti musik melalui dialog konstruktif antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Lebih lanjut, Hasan mengingatkan bahwa sudah ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi penghargaan atas karya seniman guna memberikan apresiasi dan imbal jasa yang pantas. Proses pembahasan masih berlangsung dan belum final, oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang kuat untuk mencapai solusi yang menguntungkan, termasuk bagi seniman, pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, serta masyarakat. Kementerian terkait dan pemangku kepentingan lain akan membahas secara rinci mekanisme dan implementasi dalam lapangan berkaitan dengan masalah royalti musik. Dalam konteks ini, Hasan juga menekankan pentingnya apresiasi terhadap hasil karya seniman serta mencari cara untuk mengatasi polemik royalti musik yang kembali mencuat. Beberapa musisi menilai bahwa pembayaran langsung ke pencipta lagu melalui sistem direct license dapat menjadi solusi, namun hal ini juga perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara pemilik kafe dan restoran juga khawatir terkena biaya tambahan atas musik Indonesia yang diputar. Semua pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan win-win solution dalam penyelesaian polemik royalti musik demi keberlangsungan industri musik di Indonesia.
Polemik Royalti Musik: Solusi ‘Win-win’ dari Istana
