Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Pemukiman dan Permukiman (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang bersiap untuk meluncurkan kebijakan yang bertujuan untuk menormalkan harga tanah guna membuat perumahan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Biaya tinggi perumahan bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi—namun karena harga tanah yang tidak rasional. Itulah mengapa harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah. Seperti yang telah dikatakan Presiden kita, kita harus menerapkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar,” jelas Fahri dalam diskusi publik berjudul “Perumahan untuk Semua: Strategi Pemerintah untuk Mempercepat Akses ke Kehidupan Layak” di Rumah Besar Gatotkaca di Jakarta pada hari Rabu (6 Agustus 2025).
Beliau menggarisbawahi bahwa kontrol harga tanah adalah kunci dalam mencapai keterjangkauan. “Harga harus diturunkan. Itulah mengapa Presiden Prabowo mendorong penggunaan tanah negara untuk mengurangi biaya,” tambahnya.
Fahri juga mengusulkan ide sewa tanah jangka panjang dari pemerintah dengan biaya nol. “Jika harga tanah efektif nol, maka yang tersisa hanyalah biaya konstruksi,” ujarnya.
Beliau mencontohkan seperti proyek perumahan pilot oleh Semen Indonesia Group yang hanya biaya Rp50 juta (kira-kira USD3.100). “Saya telah bertemu dengan perusahaan-perusahaan lain yang membangun rumah dengan biaya hanya Rp60 juta. Hal ini membuktikan bahwa yang membuat perumahan mahal adalah tanah, bukan bangunannya sendiri,” kata Fahri, yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.
Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019–2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa pencapaian Program 3 Juta Rumah Pemerintah memerlukan kerja sama erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat.
Menurut Totok, sinkronisasi regulasi memainkan peran penting. Ia mencatat kesulitan yang sedang berlangsung dalam menyelaraskan regulasi—terutama dengan pemerintah daerah.
Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas paling penting pemerintahan.
“Sekitar 35 persen dari penduduk kita masih tinggal di perumahan yang tidak layak,” tekankan Dedek.
Beliau menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat.
“Anggaran negara kita dialihkan ke dasar piramida sosioekonomi—dibuat nyata melalui program-program unggulan, kebijakan strategis, dan inisiatif cepat seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain. Setiap rupiah uang publik dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” tutup Dedek.
Government’s Plan to Normalize Land Prices for Affordable Housing
