Breaking Poverty Cycles Through Education: The People’s School Initiative

by -110 Views

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program “Sekolah Rakyat” yang bertujuan untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan, dimulai pada tahun akademik 2025/2026 dengan periode orientasi siswa pada Senin, 14 Juli. Program ini merupakan bagian kunci dari visi Indonesia dalam mempersiapkan modal manusia yang tangguh untuk agenda Indonesia Emas 2045.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari prioritas keempat Presiden dalam Asta Cita-nya. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita Irawati, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPCO), pada hari Minggu (13 Juli).

Sekolah Rakyat adalah inisiatif sekolah asrama yang sepenuhnya didanai dan dirancang khusus untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan sangat miskin. Menurut Adita, banyak keluarga di desil penghasilan terendah – seperti yang tercatat dalam Data Sosial Ekonomi Nasional Terpadu (DTSEN) Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – masih kekurangan akses ke pendidikan berkualitas karena keterbatasan finansial.

“Sementara sekolah negeri seharusnya bebas biaya, biaya tersembunyi seperti transportasi, makanan, seragam, dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban. Bagi keluarga yang kesulitan untuk menyediakan makanan di meja, biaya ini hanya tidak terjangkau,” jelasnya.

Kemiskinan membatasi akses ke layanan publik yang penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Pada September 2024, data BPS menunjukkan bahwa 24,06 juta orang – 8,57% dari populasi – hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk 3,17 juta yang dikategorikan sebagai tinggal dalam kemiskinan ekstrem.

Kenyataan ini merupakan tantangan besar dalam pencapaian tujuan pembangunan Indonesia 2045. Kemiskinan secara serius menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan nutrisi yang memadai. Kendala-kendala ini mengakibatkan tingkat literasi dan keterampilan yang lebih rendah, mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.

Kesulitan ekonomi tetap menjadi hambatan utama dalam akses yang adil terhadap pendidikan. Menurut data BPS 2024, tingkat pendaftaran kotor (GER) untuk pendidikan menengah atas di antara rumah tangga dengan pendapatan terendah (kuintil 1) hanya 74,45%, dibandingkan dengan 97,37% di kuintil tertinggi (kuintil 5).

Anak-anak berusia 16-18 tahun memiliki tingkat tidak masuk sekolah tertinggi sebesar 19,2%. Sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas, dengan 76% keluarga menyebutkan kesulitan ekonomi sebagai alasan utama. Sebanyak 8,7% anak terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan keluarga yang menghambat pendidikan mereka.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) lebih lanjut menunjukkan tingkat putus sekolah sebesar 1,12% di tingkat sekolah menengah pertama dan 1,19% di tingkat sekolah menengah atas.

Sebagai tanggapan, Presiden Prabowo meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari latar belakang rentan dapat mengakses pendidikan yang sama dan berkualitas tanpa beban biaya hidup.

“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa – pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan – akan sepenuhnya ditanggung oleh negara,” tegas Adita.

Lebih dari sekadar memastikan akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan keterampilan hidup berdasarkan bakat dan potensi masing-masing siswa, memberdayakan mereka untuk masuk ke pasar kerja atau memulai bisnis mereka sendiri. Tujuannya adalah memungkinkan siswa-siswa ini untuk meningkatkan diri bukan hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat mereka.

“Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepada menteri-menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan ketepatan, integritas, dan dampak yang nyata. Para siswa ini diharapkan menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” tutup Adita.

Source link