Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan untuk memisahkan pemilu daerah dan pemilu nasional. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas demokrasi Indonesia akan dipengaruhi. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa Lemhannas akan melakukan kajian untuk memahami dampak dari keputusan MK tersebut terhadap kualitas demokrasi di masa depan. Keputusan ini dianggap final dan mengikat, sehingga Lemhannas sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan negara akan menyusun kajian lebih lanjut terkait hal ini.
Ace yakin bahwa kualitas demokrasi Indonesia perlu ditingkatkan dengan melakukan reformasi sistem politik. Lemhannas akan memperhatikan konsekuensi dari putusan MK, terutama dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memastikan bahwa pemilu di tingkat nasional maupun daerah dapat menghasilkan pemimpin berkualitas yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. MK sendiri mengabulkan sebagian permohonan Perludem terkait pemisahan pemilu lokal dan nasional, dengan pertimbangan teknis yang rumit dalam pemilu sebelumnya. Pemisahan ini diharapkan dapat memungkinkan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu pembangunan daerah dan mencegah pelemahan partai politik akibat keterbatasan waktu persiapan.
