Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau dikenal dengan nama Gus Ipul, membuka fakta bahwa ada sejumlah program bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebanyak 45% penerima program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako tidak tepat sasaran. Gus Ipul menyatakan hal ini di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan semua instansi untuk melakukan konsolidasi data yang akan dikomandani oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah berjalan selama sekitar tiga bulan, pemerintah telah memiliki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah diwajibkan untuk menggunakan data tersebut sebagai panduan dalam penyaluran bantuan pemerintah. Gus Ipul memastikan bahwa DTSEN merupakan upaya untuk memastikan bansos yang disalurkan tepat sasaran sesuai dengan instruksi Presiden.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan informasi terkait tambahan bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan miskin. Ada tambahan dana sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan mulai bulan Juni-Juli 2025. Sri Mulyani mengharapkan program ini dapat menguntungkan 18,3 juta penerima manfaat dengan benar. Tambahan dari bantuan tersebut berupa beras gratis sebanyak 20 kilogram selama periode yang sama.
Total anggaran yang disediakan untuk peningkatan bantuan sosial ini mencapai Rp11,93 triliun. Semoga dengan langkah-langkah ini, bantuan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan dapat membantu mereka yang membutuhkannya dengan baik.
