Di tengah persaingan geopolitik antariksa yang semakin intens, penting bagi Indonesia untuk segera merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan jangka panjang negara. Hal ini menjadi perhatian dalam diskusi publik dengan tema “Menuju Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Kompetisi Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI.
Kemandirian antariksa di Indonesia menjadi topik utama dalam diskusi ini, yang dihadiri oleh sejumlah ahli dari berbagai sektor. Pembukaan diskusi dilakukan oleh Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, yang menekankan pentingnya mendiskusikan isu strategis ini.
Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN) menyampaikan bahwa penguasaan teknologi antariksa adalah syarat mutlak bagi kedaulatan negara dan daya saing dalam arena global. Dia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola program antariksa serta memperingatkan risiko ketinggalan jika langkah strategis tidak segera diambil untuk bertransformasi menjadi produsen aktif dalam ekonomi antariksa global.
Kemandirian antariksa juga ditekankan oleh Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, yang menegaskan bahwa ruang antariksa memiliki implikasi strategis yang sama pentingnya dengan domain darat, laut, dan udara. Dia menekankan perlunya koordinasi lintas sektor melalui revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk menghadapi rivalitas global dan militerisasi orbit.
Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit serta menekankan pentingnya kemandirian antariksa untuk ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekosistem antariksa nasional yang utuh menjadi penting untuk mengejar konstelasi satelit LEO sebagai fondasi ekonomi antariksa.
Dr. Dave Laksono dari Komisi I DPR RI menyatakan bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI memandang antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan mendukung langkah awal dengan mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN).
Yusuf Suryanto dari Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwa kemandirian antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Meski Indonesia memiliki posisi geografis strategis, investasi antariksa masih tertinggal.
Diskusi ini mencerminkan pentingnya aksi konkret dan komitmen kuat dalam menyusun strategi antariksa nasional yang komprehensif agar Indonesia dapat berperan aktif dalam ekonomi antariksa global. Tanpa tindakan nyata, impian untuk menjadi pemain aktif dalam ekonomi antariksa hanya akan menjadi angan-angan di orbit yang tidak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
