Kementerian Komunikasi dan Digital secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Peraturan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi sektor layanan pos nasional untuk menghadapi tantangan di era transformasi digital. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa regulasi baru ini lahir dari kebutuhan untuk mereformasi sistem layanan pos yang masih menggunakan pola konvensional. Tujuan dari peraturan ini adalah memastikan layanan pos tetap relevan dan kompetitif di tengah pesatnya transformasi digital. Kecepatan perubahan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat menuntut sistem layanan pos yang efisien dan adaptif terhadap inovasi. Peraturan ini mengatur aspek penting dalam penyelenggaraan layanan pos komersial, seperti tata kelola pelaku usaha, perlindungan konsumen, standar layanan, dan mekanisme pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pos yang lebih transparan, terukur, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam memberikan ruang yang adil dan akuntabel bagi semua pelaku usaha, termasuk perusahaan rintisan dan pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan pos dalam rantai distribusi mereka. Peluncuran Peraturan Menteri ini menandai langkah baru dalam pengelolaan sektor pos di Indonesia, dengan pendekatan proaktif berbasis data untuk memastikan layanan pos tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam revolusi digital yang terus berlangsung.
Peraturan Layanan Pos Komersial: Panduan Menkomdigi Era Digital
