Reformasi Intelijen Indonesia: Pentingnya Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi pembahasan hangat, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasan. Dua aspek krusial yang menjadi tantangan dalam Reformasi Intelijen Indonesia adalah manajemen sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif.
Reformasi Intelijen Indonesia kembali menjadi fokus pembahasan dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta. Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang dilakukan saat ini oleh Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum memadai.
“Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan model pengawasan yang independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi. Diskusi ini bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada tanggal 20 Maret 2025.
Urgensi pengawasan yang lebih akuntabel juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas meskipun tidak sepenuhnya transparan. Menurutnya, Reformasi Intelijen Indonesia tidak akan mencapai hasil optimal tanpa adanya mekanisme kontrol yang jelas.
“Meskipun transparansi dalam intelijen memiliki batasan, prinsip akuntabilitas harus tetap diutamakan demi kontrol demokratis,” tegas Rizal.
Perkembangan dan adaptasi kelembagaan BIN menjadi sorotan dalam diskusi yang sama. Menurut Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, BIN telah mengalami perkembangan signifikan dengan penambahan kedeputian baru seperti siber, serta komunikasi dan informasi. Namun, ia menyoroti bahwa budaya kerja intelijen yang semakin terbuka dapat menjadi ancaman terhadap kerahasiaan operasional.
Reformasi Intelijen Indonesia juga harus memperhatikan ancaman siber yang semakin kompleks. Anasis Maha Data Lab 45, Diyauddin, mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen meningkatkan risiko keamanan nasional.
Diskusi ini menegaskan pentingnya membangun intelijen yang memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi serta adaptif terhadap tantangan yang ada. Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dianggap penting untuk menciptakan sistem intelijen yang kuat dan profesional.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
