Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, dipastikan akan dijalankan secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi serta membangun pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko bagi dana kekayaan negara. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi juga menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan administrasi Danantara.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan yang ketat untuk Danantara, meliputi Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Sistem ini bertujuan untuk memastikan badan tersebut dikelola dengan tingkat integritas yang tinggi serta memiliki tingkat akuntabilitas yang baik. Dalam acara peresmian Danantara, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya lembaga ini sebagai aplikasi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, tokoh-tokoh nasional ditugaskan sebagai penasihat lembaga untuk memastikan integritas dan kasih sayang terhadap Indonesia.
Dengan aset mencapai Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, lembaga ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai alat perencanaan pembangunan demi mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia pada tahun 2045. Harapannya, prinsip-prinsip dan komitmen yang diambil akan menjaga keberlanjutan serta kesuksesan Danantara sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
