Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) didirikan oleh pemerintah pada tanggal 24 Februari 2025 sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks di Indonesia. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah seperti garis pantai terpanjang dan hutan tropis terbesar, seharusnya mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mengakhiri ketimpangan dan ketidaksejahteraan di Indonesia demi mencapai kemakmuran yang seharusnya dimiliki oleh negara ini.
Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC) Hasan Nasbi, BPI Danantara akan fokus pada pengendalian industri strategis dan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Saat ini, kebanyakan sumber daya alam Indonesia diekspor mentah, sehingga nilai tambahnya tidak dirasakan secara maksimal oleh rakyat Indonesia. Dengan didanainya industri strategis seperti hilirisasi nikel dan kobalt, Indonesia berpotensi melompat secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan menuju negara maju.
Peluncuran Danantara dianggap sebagai hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-80, dengan mengkonsolidasikan kekayaan dan kekuatan lembaga investasi negara dalam satu entitas. Dengan aset sebesar Rp 14.000 triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan Indonesia dapat mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju dengan kesejahteraan yang merata. Hilirisasi dipandang sebagai instrumen percepatan pembangunan yang penting dalam mencapai visi kemajuan Indonesia.
Sumber: Kantor Komunikasi Presiden (KPC)
