Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah menanggapi skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar oleh dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi dari Biro Komunikasi Presiden menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Menyusul skandal ini, pemerintah mendesak Pertamina untuk melakukan reformasi dalam tata kelola perusahaan, baik di level induk maupun anak perusahaan. Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya untuk memerangi korupsi dan mendukung upaya penegakan hukum. Pertamina, sebagai aset nasional Indonesia, diharapkan dapat bangkit menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penanganan kasus penipuan bahan bakar, menekankan prioritas pemerintah dalam melakukan reformasi sektor migas negara demi kepentingan publik. Dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum dan reformasi dalam BUMN seperti Pertamina menjadi kunci dalam upaya pembersihan dan peningkatan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.
