Admin media sosial dari Partai Gerindra tiba-tiba menjadi pusat perhatian netizen karena beberapa komentar kontroversial terkait efisiensi anggaran dan pembahasan seputar PHK. Salah satu respon yang menimbulkan kontroversi adalah saat menanggapi keluhan seorang penyiar RRI Pro 2 Ternate mengenai PHK, yang menarik perhatian banyak orang. Gerindra menulis dalam unggahannya tentang arahan Presiden terkait pengelolaan anggaran pemerintah yang harus mencakup identifikasi dan penghentian belanja yang tidak esensial, pemusatan kapasitas fiskal untuk belanja prioritas, dan pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap situasi global dan nasional. Namun, respon tersebut dianggap memiliki kesenjangan besar antara arahan presiden dan pelaksanaannya.
Admin Gerindra juga mengomentari surat edaran Menteri Keuangan tentang efisiensi belanja kementerian, dengan menegaskan bahwa ada yang mencoba mengalihkan efisiensi ke arah PHK untuk menghindari konsekuensi efisiensi tersebut. Respon tersebut kemudian disoroti oleh John Sitorus, seorang pegiat media sosial, yang mempertanyakan peran dan fungsi admin media sosial dari Partai Gerindra. Menurutnya, admin tersebut seharusnya hanya menjawab komentar-komentar sepele pengikutnya, bukan membahas masalah yang kompleks seperti ini.
