Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di tanah air. Dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), rencana ini diungkapkan pada Kamis, 6 Februari 2025. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Bappenas, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir di Indonesia bukan perkara sederhana dan menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk mengawalnya.
Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission 2060, penggunaan energi nuklir dianggap solusi utama dalam pengembangan energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat. Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder terkait dalam pengembangan teknologi nuklir.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan dan menyusun rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN. Adapun strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Namun, Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengakui bahwa tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga mencakup isu sosial dan politik yang perlu diselesaikan secara bijaksana dan terpadu.
