Pada tanggal 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Dalam pernyataannya setelah pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan IKN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
AHY menjelaskan bahwa fokus pembangunan IKN saat ini adalah pada konsep ‘ibu kota politik’, dengan penyelesaian konstruksi fasilitas pemerintah termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi.
Selain itu, Presiden Prabowo dan stafnya juga membahas sumber pendanaan proyek yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN dengan sektor swasta. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk mendukung pembangunan IKN.
Pada tahap awal pembangunan IKN, pemerintah telah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara, sedangkan investasi swasta mencapai Rp58,41 triliun hingga September 2024. Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) juga mencatat kerjasama dengan sektor swasta dalam proyek pembangunan tersebut.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah termasuk Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN. Dalam kesempatan tersebut, para pihak berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif dalam pembangunan IKN sesuai dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya.
