Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan pertama Kabinet “Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/10). Selama pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan dasar dibentuknya Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Menurut Prabowo, lembaga ini didirikan untuk memastikan bahwa tantangan yang ada dapat segera ditangani.
“Bukan karena saya ingin ikut campur dalam pekerjaan kementerian-kementerian—tidak. Saya ingin membantu. Di mana pun ada hambatan, di mana pun ada kesulitan, kita harus segera mengatasi. Mari jujur, birokrasi kita terkenal rumit dan lambat,” ujar Prabowo.
Dia juga menjelaskan bahwa Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas untuk mempelajari dan memantau semua program perlindungan sosial dan distribusi bantuan untuk memastikan bahwa mereka efektif mencapai segmen masyarakat yang paling membutuhkan.
“Badan ini akan mempelajari dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan bahwa mereka ditujukan dengan benar kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat yang masih memerlukan bantuan,” tambah Prabowo.
Prabowo telah menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam wawancara sebelumnya dengan wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberinya mandat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak mungkin selama periode 2024–2029.
“Semua masalah terkait kemiskinan harus secara drastis dikurangi dalam lima tahun ke depan, dan itu adalah tanggung jawab dari badan yang kami pimpin,” kata Budiman pada Selasa (22/10).
Budiman menjelaskan bahwa badan ini akan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.
Dengan koordinasi ini, Budiman percaya bahwa mereka akan mendapatkan data yang valid, objektif, dan dinamis untuk memandu upaya mereka.
