Sumatera Utara, VIVA – Satgassus Pencegahan Korupsi Polri terus berupaya mencegah tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pemerintah.
Kali ini, Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes Polri bergerak di Provinsi Sumatera Utara, melakukan monitoring dan evaluasi pada sejumlah proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022-2024. Pada tanggal 5-8 Agustus 2024.
Satgassus Pencegahan Tipikor Mabes POLRI yang dipimpin oleh Harun Al Rasyid bersama Andre Dedy Nainggolan, Andy Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah, dan Arfin Puspo Melistyo melakukan pemantauan bersama dengan Direktorat Jenderal PSP Kementerian Pertanian dipimpin oleh Rahmanto, Wahyuni Setyo Lestari, dan Arpin.
Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo mengatakan, beberapa proyek irigasi tersier yang menjadi sasaran pemantauan, monitoring, serta evaluasi adalah di Kabupaten Serdang Bedagai dengan total nilai kontrak sebesar Rp 8.550.000.000 (T.A. 2023) dan Rp 14.905.000.000 (T.A. 2024).
Selanjutnya, di Kabupaten Simalungun dengan total nilai kontrak sebesar Rp 997.500.000 (T.A. 2022) dan Rp 6.386.250.000 (T.A. 2024). Kemudian di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan total nilai kontrak sebesar Rp 2.600.000.000 (T.A. 2023) dan Rp 1.200.000.000 (T.A. 2024) serta di Kabupaten Tapanuli Utara dengan total nilai kontrak sebesar Rp 5.049.384.700 (T.A. 2024).
“Proyek Irigasi yang dipantau diantaranya pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi, pembangunan damparit, dan pembangunan irigasi air tanah dalam,” ujarnya.
Sementara itu, Harun Al Rasyid selaku Ketua Tim menyatakan bahwa berdasarkan hasil monitoring bersama di lapangan, dapat digambarkan kondisi di Serdang Bedagai. Pembangunan saluran irigasi tersier tahun 2022 dan 2023 yang bersumber dari DAK irigasi sudah dapat dimanfaatkan oleh petani. Sedangkan pembangunan/rehabilitasi bangunan pelengkap irigasi tahun anggaran 2024 belum dimulai karena sedang dalam tahap pencairan.
Harun menambahkan, monitoring di Tapanuli Utara didapati penyaluran DAK Pertanian 2024 dilaksanakan di Huta Raja Hasundutan Kecamatan Sipoholon. Pada pembangunan irigasi air tanah dalam tanaman pangan didapati proyek sudah berjalan, pengeboran air dan pembuatan bangunan rumah pompa sudah dilaksanakan.
Monitoring kedua dilaksanakan di Aek Raja Kecamatan Parmonangan. Di wilayah ini dibangun Damparit yang digunakan untuk mengairi sawah yang sudah lama tidak digunakan lantaran tidak ada jaringan irigasi yang tersedia, damparit ini akan mengairi lahan pertanian sekitar 30 hektar.
Lebih lanjut, Harun menambahkan, kegiatan pemantauan lapangan ini bentuk representasi dari MOU antara Kapolri dengan Menteri Pertanian.
“Jika penyaluran air ke sawah petani tepat guna, maka mereka akan lebih bisa meningkatkan volume jumlah panennya. Yang sebelumnya hanya panen 2x setahun, bisa ditambah jadi 3-4 tahun,” ujarnya.
