Kamis, 6 Juni 2024 – 21:55 WIB
Jakarta – PDIP menolak usulan pemilihan presiden (pilpres) kembali dilakukan oleh MPR RI. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu menyatakan bahwa sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat harus dijaga dan dipertahankan.
“Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika Pemilu dilaksanakan secara langsung, dan kedaulatan rakyat itu dikembalikan susah payah,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024.
Hasto menyatakan bahwa segala bentuk dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024, tidak seharusnya diatasi dengan mengubah sistem pemilihan. Dia juga menekankan bahwa saat mempertanyakan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi, akan dihadapi dengan tindakan pidana, seperti laporan yang telah diajukan ke Polda Metro Jaya.
“Ia mengaku pernyataannya yang dinilai bermasalah merupakan produk jurnalistik dan tidak seharusnya dilaporkan ke polisi. Hasto berharap wacana amendemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pilpres diurungkan.
“Sehingga jangan tergesa-gesa mengambil keputusan jadi tesa, antitesa harus connect, dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita,” jelasnya.
Ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais sebelumnya meminta maaf karena pernah melakukan amandemen UUD 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dari sebelumnya oleh MPR menjadi dipilih oleh rakyat. Amien mengakui bahwa saat itu ia terlalu naif karena percaya bahwa politik uang tidak akan terjadi jika rakyat memilih presiden secara langsung.
“Mengapa dulu saya selaku ketua MPR itu, melucuti kekuasaannya sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden, dan wakil presiden, itu karena penghitungan kami dulu perhitungannya agak naif. Sekarang saya minta maaf,” kata Amien Rais di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Amien juga setuju jika UUD 1945 kembali diamendemen untuk mengubah aturan pilpres.
“Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak?” ujarnya.