FISIP UI Menggelar Seminar untuk Merespons Penggunaan Spyware
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil”.
Seminar ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi FISIP UI dan melibatkan beberapa pembicara terkemuka yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Diharapkan, seminar ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Acara seminar ini dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dan berlangsung dengan antusias dan penuh wawasan.
Menurut Broto, salah satu alasan diadakannya seminar ini adalah untuk menanggapi laporan Amnesty International mengenai penggunaan spyware. Laporan tersebut menyoroti penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia. Sehingga, seminar ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang seimbang tentang isu spyware dari berbagai perspektif dan bidang yang berbeda.
Broto menekankan bahwa penting untuk membuat regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait isu ini. Ketika negara mulai menerapkan sistem keamanan yang ketat, terkadang hak-hak sipil dapat terancam.
Isu yang paling sering terjadi adalah terkait kebebasan berekspresi di dunia digital. UU ITE sering disalahgunakan untuk menindak warga sipil yang mengkritik hal-hal yang dianggap negatif. Oleh karena itu, keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil harus diatur dalam regulasi yang kuat.
Seminar ini dihadiri oleh sejumlah pakar seperti Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Pemimpin Redaksi GTV, dan lainnya. Masing-masing pakar memberikan pandangan penting mengenai isu keamanan nasional dan kebebasan sipil dari sudut pandang yang berbeda.
Brigjen Pol I Made Astawa menyatakan bahwa penyadapan dilakukan dengan proses perizinan yang ketat dan mematuhi aturan yang berlaku. Namun, A J Simon Runturambi menyatakan bahwa regulasi terkait keamanan siber di Indonesia dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan yang melanggar kebebasan sipil. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat diperlukan dalam setiap operasi intelijen.
Sumber: https://rejabar.republika.co.id/berita/seeaqq512/merespon-penggunaan-spyware-fisip-ui-gelar-seminar
