Jumat, 9 Februari 2024 – 10:34 WIB
Jakarta – Pemerintah secara resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024. Meskipun demikian, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan tetap berlanjut.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa program SPHP tetap dilanjutkan untuk memastikan ketersediaan stok beras yang aman di semua lini pasar. Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat akan dihentikan sementara mulai tanggal 8 hingga 14 Februari, namun kegiatan lain terkait stabilisasi pasokan dan harga pangan tetap berjalan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan beras masyarakat Indonesia mencapai 2,6 juta ton dalam satu bulan.
Arief juga menegaskan bahwa beras SPHP bukan merupakan beras bantuan pangan gratis. Beras ini bisa dibeli di mana saja. Terkait isu yang menyebutkan bahwa beras SPHP ditempeli stiker pasangan calon tertentu, Arief menjelaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena beras tersebut keluar dari Bulog dan sampai ke tangan masyarakat tanpa stiker calon tertentu.
Pemerintah tidak mungkin menempel beras SPHP dengan stiker paslon lain karena penyaluran beras ini ditargetkan sebanyak 1,2 juta ton pada tahun 2024. Logo Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan terdapat dalam kemasan beras SPHP agar masyarakat bisa memantau bahwa beras ini merupakan beras pemerintah.
Beras memegang peran strategis dalam kontribusinya terhadap pengendalian inflasi nasional. Arief menjelaskan bahwa beras berperan penting dalam menjaga inflasi agar tetap stabil, di mana inflasi pada bulan Januari 2024 mencapai angka 2,57 persen. Oleh karena itu, bantuan pangan beras ini secara signifikan dapat membantu menjaga inflasi tetap stabil.
