Minggu, 7 Januari 2024 – 21:39 WIB
Jakarta – Pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto sepakat dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat debat pilpres ketiga di Istora Senayan, pada Minggu, 7 Januari 2024.
Hal pertama, Prabowo setuju dengan Ganjar soal penyelesaian Laut China Selatan, dengan cara evaluasi kesepakatan sementara dua negara. Kemudian soal modernisasi peralatan, serta patroli laut yang harus diperkuat. “Jangan-jangan guru kita, buku kita sama Pak Ganjar. Kok saya banyak sependapat, terus terang saja,” kata Prabowo.
Lalu, Prabowo sepakat bahwa tumpang tindih sektor keamanan harus diselesaikan oleh pimpinan tertinggi. Menurut Prabowo, hal itu bisa dilakukan kedepannya untuk kemajuan Indonesia.
Selain itu, Prabowo juga sepakat TNI dan Polri diapresiasi dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. “Dalam mengatasi berbagai peristiwa-peristiwa pelik, harus kita akui, menghadapi terorisme, bom Bali, Poso dan sebagainya,” ucapnya. Prabowo berjanji akan meningkatkan kualitas hidup TNI Polri jika terpilih di Pilpres 2024.
Sebagai informasi, Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa presiden harus membereskan segala hal yang masih tumpang tindih di Indonesia. Hal tersebut diungkap Ganjar saat debat pilpres ketiga di Istora Senayan, pada Minggu, 7 Januari 2024. “Membereskan yang tumpang tindih, dan itu harus dimulai dari dimulai pemimpin yang punya komitmen, pemimpin tertinggi, siapa dia? Presiden,” kata Ganjar.
Ganjar pun memberi contoh soal pertahanan di laut, seluruh lembaga mesti disatukan dalam satu wadah yang tepat. Namun di sisi lain, Ganjar menilai aparat keamanan yaitu lembaga kepolisian dapat menekan angka teroris di tahun 2023. “Yang membutuhkan bantuan dari TNI, dari sisi lain, kita mesti hitung agar keamanan bisa berjalan dengan baik, siapa mereka pelaksana di daerah, forkopimda, kita harus ambil inisiatif, kita mesti lakukan,” kata Ganjar.
Ganjar menegaskan bahwa selama tumpang tindih yang belum dapat terselesaikan dan menjadi persoalan yang tak bisa diselesaikan, maka presiden harus turut andil menyelesaikan tersebut. “Maka, seluruh yang tumpang tindih, dari sisi regulasi, satu perlu harmonisasi, perlu sinkronisasi, pada tingkat ketidak ada putusan, maka pemimpin harus berani mengambil keputusan itu,” ucapnya. “Kalau tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden,” sambungnya.
