Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, mengatakan bahwa kementeriannya telah berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perdagangan dalam melakukan sejumlah gebrakan dalam diplomasi ekonomi yang membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia dalam dua tahun terakhir.
Pertama, diplomasi ekonomi terkait ekspor perdagangan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Retno mengatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Luar Negeri yang berhasil dikumpulkan, pada Januari hingga November 2023, perdagangan ekspor Indonesia mencapai US$439,1 miliar.
Langkah lain dari kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia juga terlihat pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 Bali 2022. Pada KTT G20 Bali, Kementerian Luar Negeri melakukan langkah yang tidak biasa dengan membuat daftar proyek yang dikerjasamakan.
Retno juga mengatakan bahwa langkah serupa dilakukan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, di mana melalui ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF), Indonesia berhasil memperoleh 93 proyek dengan nilai US$38,2 miliar.
Gebrakan diplomasi ekonomi lain yang dilakukan Kementerian Luar Negeri adalah melalui perundingan demi mengurangi hambatan-hambatan perdagangan Indonesia. Salah satunya adalah perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) terkait diskriminasi produk-produk Indonesia, seperti kelapa sawit dan juga terkait hilirisasi industri.
Kebijakan Indonesia yang membuat geram Eropa adalah ketika Indonesia menghentikan ekspor bijih nikel sejak 2020. Kebijakan itu diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan nilai tambah untuk negara.
Retno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar Indonesia memperluas potensi pasar luar negeri ke negara-negara di Afrika. Perluasan pasar ke negara-negara Afrika ini mengusung semangat yang diwariskan oleh Konferensi Asia Afrika 1955 yang dikenal dengan Bandung Spirit.
Sejumlah gebrakan diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri ini sekaligus menjawab tudingan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, yang menyebut kondisi saat ini berbeda dengan kapasitas diplomat Indonesia di zaman dulu yang sangat baik menjalankan tugasnya. Implikasi dari kondisi tersebut, Mahfud mengatakan para diplomat Indonesia tak mengerti dasar-dasar diplomasi dengan baik.
“Kalau ada beberapa pihak yang mengatakan diplomasi ekonomi kita tidak ada, saya kira data-data tersebut berbicara,” kata Retno mengakhiri.
