Jakarta – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat atau keluarga miskin, yang dananya dari APBN. Sehingga, kata dia, Bansos sama sekali tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.
“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama Pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses Pemilu,” kata Ari kepada wartawan Kamis, 4 Januari 2024.
Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran Bansos selama pemilu, kata Ari, pemerintah juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
“Karena tujuan utama Bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial, agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain, yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” jelas dia.
Menurut dia, Bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Selain menyalurkan Bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi.
“Serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukimam baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan. Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024,” ungkapnya.
Selanjutnya, Ari menambahkan bahwa target sasaran Bansos juga jelas, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bersumber dari data-data ‘by name by adress’. Makanya, kata dia, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan pensasaran progran untuk menekan exclusion error untuk memastikan penyaluran Bansos tepat sasaran.
“Penyaluran Bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, dari Pusat sampai Daerah, dan juga Pemerintah Desa. Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.
