Petani Indonesia Mengalami Penderitaan Selama Lebih dari Sepuluh Tahun

by -160 Views

Rabu, 3 Januari 2024 – 17:30 WIB

Bandung – Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut petani di Indonesia sudah menderita dalam sepuluh tahun terakhir akibat pengelolaan tata niaga pertanian yang kurang berpihak kepada pahlawan pangan tersebut.

Menurut Cak Imin, pengelolaan pertanian yang berkesinambungan seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar mewujudkan ketahanan pangan serta mendatangkan kesejahteraan bagi para petani. “Tata niaga ini harus diperbaiki, salah satunya kesenjangan dari pasar dan pengguna, petani menderita lebih dari sepuluh tahun ini. Jauh sebelum perang Ukraina, Indonesia sudah punya masalah terkait dengan pupuk,” kata Cak Imin dalam acara bersama petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 3 Januari 2024.

Ketua Umum PKB itu mengatakan, sebagian pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia, masih bergantung pada negara lain. Padahal, sejatinya produk lokal dari petani masih bisa dimaksimalkan untuk dipanen.

Indonesia, menurutnya, seharusnya kuat karena memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp3.000 triliun per tahun. Namun, sebanyak 30 persennya justru dipakai untuk bayar utang negara.

Menurut Cak Imin, sudah menjadi kewajiban negara untuk membantu petani agar bisa menanam dan memproduksi pangan, bukan hanya komoditas beras melainkan yang lain juga. Kalau hanya mengandalkan impor, kata Cak Imin, pemenuhan kebutuhan pangan akan bergantung pada negara lain.

“Negara punya alat, bagaimana pertanian harus dijamin, jangan sampai ada yang rugi, harus untung petani itu. Indonesia butuh penyangga tidak ada yang lain selain dari dalam negeri,” kata Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Cak Imin lantas mendorong Pemerintah memaksimalkan fungsi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga harga sehingga Bulog harus membeli semua produksi petani. Karena itu, dia berjanji jika pasangan Anies-Muhaimin (Amin) memenangi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, perbaikan pengelolaan tata niaga pertanian dan kesejahteraan petani akan menjadi prioritas utama.