Transisi energi dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara menjadi isu hangat yang terus dibicarakan sepanjang tahun 2023. Upaya ini tidak lain untuk mencapai target nol emisi atau net zero emission (NZE) pada tahun 2060.
Namun, pemerintah Indonesia mengakui upaya tersebut membutuhkan biaya yang besar khususnya untuk ‘suntik mati’ PLTU. Bantuan pendanaan dari negara lain seperti tak bisa diharapkan sepenuhnya.
Meskipun negara maju seperti AS hingga Jepang yang tergabung dalam International Partners Group (IPG) sempat berkomitmen memberikan pendanaan untuk transisi energi dalam perjanjian Just Energy Transition Partnership (JETP) di rangkaian acara KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.
IPG diketahui dipimpin AS dan Jepang, beranggotakan Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Inggris. Implementasi JETP dengan nilai pendanaan sebesar US$20 miliar, atau setara dengan Rp 300 triliun itu disebut akan berasal dari investasi publik dan swasta dalam bentuk hibah dan pinjaman bunga rendah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers dari Washington DC, AS. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melemparkan kritik serius soal komitmen pendanaan transisi dari negara maju. Dalam kuliah umum di Stanford University, Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa bantuan pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim oleh negara maju ke negara berkembang itu sebenarnya hanya utang.
Menurut Jokowi, pendanaan itu bertujuan untuk bisnis dan tidak benar-benar untuk konstruktif terkait urusan iklim. Pendanaan itu layaknya orientasi bank-bank komersial.
Pendanaan iklim dengan skema tersebut justru hanya akan menambah beban utang kepada negara-negara berkembang dan negara-negara miskin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di COP28 Pembiayaan juga diakui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi tantangan dalam melakukan upaya transisi energi termasuk ‘suntik mati’ PLTU. Hal tersebut disampaikannya dalam Conference of The Parties 28 (COP-28) di Dubai di awal Desember lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, salah satu PLTU yang pensiun pada tahun 2023 adalah PLTU Cirebon-1. Pensiun di PLTU Cirebon-1 tersebut dilakukan karena PLTU itulah yang paling memungkinkan. Dana yang digunakan untuk memensiunkan PLTU tersebut adalah dari Asian Development Bank (ADB) yang juga disebut bagian dari komitmen JETP.
Kementerian ESDM menyebut pensiun dini PLTU saat ini hanya bersifat kondisional. Jalan atau tidaknya program tersebut bergantung pada adanya pendanaan yang masuk.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII sempat mengatakan bahwa PLN telah merancang 5 skenario dalam upaya mengejar target transisi NZE di 2050. Namun skenario yang paling feasible yaitu Renewable Energy with Coal Phase Down. Dalam skenario ini, PLTU berbasis batu bara masih akan beroperasi hingga masa akhir kontrak.
PLN diketahui juga telah membatalkan kontrak 1,3 gigawatt PLTU batu bara dengan cara mengeluarkan kontrak itu dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Lebih lanjut menurutnya, PLN juga merencanakan dan mengembangkan 21 gigawatt pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam The Greenest rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019-2028. Rancangan RUPTL ini merupakan yang paling hijau dalam sejarah PLN dan Indonesia.
