Minggu, 19 November 2023 – 20:04 WIB
Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat penilaian yang buruk. Menurutnya, Ganjar seharusnya menanyakan hal tersebut kepada pasangannya, yaitu Mahfud MD.
“Sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD,” kata Nusron di Indonesia Arena, GBK, Senayan Minggu, 19 November 2023.
Nusron menilai, hal tersebut perlu ditanyakan kepada Mahfud, karena Mahfud merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya, Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab tentang penegakan hukum kan Pak Mahfud MD,” terangnya.
Sebelumnya Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan nilai. Calon Presiden nomor urut tiga itu memberi penilaian 5 dari skala 1 sampai 10. Artinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi mengalami penurunan yang drastis.
“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar.
Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 sebelum jelang tahapan pemilu 2024 di Indonesia. Namun, menurut Ganjar, bahwa nilai ini kemudian turun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Muncullah persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.
“Melihat dengan kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok,” ungkap Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan, bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia itu menjadi bobrok lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Publik pun bisa menilai bahwa masa Pemerintahan Jokowi di akhir-akhir ini sudah tidak tegas.
“Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi,” kata Ganjar.
